20 November 2026
Ternate (20/11/2026) Pengadilan Tinggi Maluku Utara bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Penyelesaian Perkara bagi para hakim dan panitera di wilayah hukum Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat (19–20 November 2026), bertempat di Hotel Bela, Ternate.
Pengadilan Negeri Bobong turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan strategis ini dengan mengirimkan delegasinya, yakni Hakim R Mohammad Dewa Bagas Perdana, S.H. dan Panitera Muda Perdata Ichsan Sadaralam, S.H. Keduanya bergabung bersama peserta dari berbagai satuan kerja peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi se-wilayah Maluku Utara.
Bimtek ini dirancang untuk menyamakan persepsi teknis sekaligus mengurai berbagai kendala hukum maupun administrasi yang kerap muncul dalam proses peradilan. Selama dua hari pelaksanaan, para narasumber baik dari Ditjen Badilum dan PT Malut membedah sejumlah materi krusial, meliputi:
• Hukum Perdata: Dinamika permasalahan dalam penyusunan putusan perdata serta hambatan teknis pada tahap eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Hukum Pidana: Pendalaman terkait konstruksi tindak pidana dan aspek pertanggungjawaban pidananya dalam praktik persidangan.
• Administrasi Peradilan Berbasis Elektronik: Evaluasi dan penyelesaian kendala teknis pada aplikasi pendukung peradilan, yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Berpadu, dan e-Court.
Melalui forum diskusi dan pemaparan materi ini, para peserta dibekali solusi konkret untuk mempercepat alur penyelesaian perkara tanpa mengesampingkan kualitas putusan dan ketelitian administrasi.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, seluruh hakim dan aparatur peradilan di wilayah Maluku Utara termasuk delegasi dari PN Bobong diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sekaligus mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan. *Bgs