Koordinasi mengenai Apalikasi e-raterang

Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong, Saiful Brow, S.H., M.H., menyampaikan bahwa terkait persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, Pengadilan Negeri dapat menerbitkan surat keterangan, antara lain Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa persyaratan mengenai riwayat pidana bagi bakal calon Kepala Desa mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Terhadap seseorang yang pernah dijatuhi pidana, tidak serta-merta dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa. Harus diperhatikan jenis tindak pidana, ancaman pidananya, serta ketentuan pengecualian berupa telah lewatnya waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana, pengumuman secara jujur dan terbuka kepada publik, serta bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Wakil Ketua juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas menerbitkan surat keterangan berdasarkan data administrasi perkara yang tersedia, sedangkan penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, disampaikan bahwa permohonan surat keterangan dapat dilakukan melalui aplikasi e-Raterang dengan memenuhi persyaratan pelayanan yang telah ditentukan.

Di akhir penyampaiannya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong berharap koordinasi antara Pengadilan Negeri Bobong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung kelancaran Pilkades Serentak Tahun 2026 yang meliputi 71 desa, dengan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan pelayanan yang profesional.

#pnbobong